Sukses

Kompensasi BBM, 26 Warga Terancam Tak Dapat Uang 400 Ribu

Mendekati pembagian uang kompesansi kenaikkan BBM, ratusan warga di Lamongan, Jawa Timur, terancam tidak bisa mengambil uang kompensasi...

Indosiar.com, Lamongan (Selasa : 25/11/2014) Mendekati pembagian uang kompesansi kenaikkan BBM, ratusan warga di Lamongan, Jawa Timur, terancam tidak bisa mengambil uang kompensasi, karena kartu yang dipegang warga miskin sudah digadaikan oleh seorang renternir. Sementara di Padalarang, Jawa Barat, seorang warga tidak dapat mencairkan uang karena kartu KPS-nya hilang.

Sejak pagi, warga Padalarang, Jawa Barat ini rela antri berjam-jam, agar bisa mencairkan uang sebesar 400 ribu rupiah, kompensasi kenaikan harga BBM dalam bentuk Program Simpanan Keluarga Sejahtera atau PSKS. Namun apa hendak dikata, ada beberapa warga yang menelan kekecewaan, setelah berjam-jam antri kartunya tak dapat dicairkan, seperti wanita tua bernama Sopiah ini.

Wanita berusia 70 tahun ini sudah hampir tiga jam mengantri, namun harus gigit jari, karena ditolak pihak kantor pos. Alasannya, nenek ini tidak membawa kartu perlindungan sosial, atau KPS, yang menjadi salah satu syarat utama, untuk mendapatkan uang kompensasi sebesar 400 ribu rupiah. Sopiah beralasan, kartu KPS nya hilang. Berbeda dengan wanita ini. Dengan mengenakan perhiasan dan diperkirakan merupakan warga mampu, justru bisa melenggang dengan aman untuk mencairkan uang 400 ribu rupiah.

Sementara di Lamongan, terdapat sekitar 26 warga miskin di Desa Plaosan Kecamatan Babat, terjerat hutang rentenir, sehingga kartu perlindungan sosial atau KPS, ditahan pihak rentenir dan mereka terancam tak dapat mencarikan uang 400 ribu rupiah.

Seperti yang dialami Maskamah. Wanita ini terpaksa menjaminkan kartu kompensasi kenaikan harga BBM setahun yang lalu sebesar 125 ribu rupiah, dan harus menembus kartu tersebut sebesar 250 ribu rupiah. Uang pinjaman dari rentenir digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sebab, suaminya hanya bekerja sebagai sopir.

Pihak Desa Plaosan akan bekerja sama dengan Muspika agar bisa mengambil kembali kartu KPS yang kini dikuasai rentenir, agar warganya bisa mengambil dana kompensasi 400 ribu rupiah yang sangat mereka sangat butuhkan. (Mohamad Abas/Safari Ranuwijaya/Sup)