Segmen 1: Kasus Tambang Pasir hingga Pengajuan Revisi UU KPK - TV Liputan6.com

Segmen 1: Kasus Tambang Pasir hingga Pengajuan Revisi UU KPK — Berkas surat kasus konflik tambang pasir ilegal di Lumajang, diserahkan, hingga DPR mengajuakan usul merevisi undang-undang tentang KPK.

Liputan6.com, Jakarta - Sebagian berkas surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kasus konflik tambang pasir ilegal di Lumajang, Jawa Timur, mulai diserahkan ke Kejaksaan Negeri setempat.

Hingga, DPR mengajukan revisi undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski bertajuk revisi yang berarti perbaikan, langkah DPR itu dituding sebagai upaya melemahkan atau bahkan mematikan KPK. (Dan/Mvi)

Advertisement

Advertisement

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Tambang Pasir Ilegal
Liputan 6 Siang

Muhamad Nuramdani
Editor